Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan Erin Wartia ke Mahkamah Kehormatan Dewan Terkait Dugaan Intervensi Kasus Hukum
--
TOLIMAG – Dunia politik dan hukum tanah air kembali dihangatkan oleh kabar pengaduan resmi yang mengarah kepada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Sosok politisi perempuan yang kini duduk di Komisi XIII DPR RI tersebut dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh pihak Erin Wartia atau yang akrab dikenal sebagai Rien Wartia Trigina. Laporan ini segera memicu perbincangan publik karena melibatkan figur publik dari kalangan selebritas sekaligus wakil rakyat yang vokal di parlemen.
Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum pelapor, berkas pengaduan terhadap Rieke Diah Pitaloka sebenarnya telah resmi dilayangkan dan terdaftar di sekretariat MKD DPR RI sejak akhir Agustus lalu.
Baca lainnya: Jejak Digital 2017 Bocor, Menguak Rumor Perselingkuhan Masa Lalu Andre Taulany dan Inisial 'Degoy'
Namun, mencuatnya detail dan kelanjutan dari pelaporan ini baru terungkap secara gamblang ke publik belakangan ini setelah pihak pelapor memberikan pernyataan resmi mengenai alasan dan substansi dari keberatan hukum yang mereka ajukan kepada mahkamah etik kedewanan tersebut.
Pihak pelapor menilai bahwa tindakan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam beberapa kesempatan di ruang publik dinilai telah melampaui batasan wewenang atau bersikap tumpang tindih (overlap) sebagai seorang anggota legislatif.
Kuasa hukum Erin, Misyal, menyatakan bahwa posisi seorang anggota DPR RI membawa pengaruh sosiologis dan politik yang sangat besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap ucapan, opini publik, maupun langkah fisik yang diambil oleh seorang legislator tidak dapat disamakan dengan tindakan warga sipil biasa karena berpotensi menggiring opini ataupun menekan institusi tertentu.
Secara lebih spesifik, pangkal dari pelaporan ini bermula dari kehadiran dan keterlibatan aktif Rieke Diah Pitaloka dalam menyoroti perkembangan sebuah penanganan kasus hukum yang tengah berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak pelapor mempertanyakan urgensi serta dasar kapasitas Rieke saat mendatangi kantor kepolisian tersebut sehubungan dengan penanganan laporan yang dibuat oleh pihak lain. Langkah fisik dan pernyataan politik dari Rieke dianggap tidak memposisikan diri secara netral sebagai wakil rakyat, melainkan condong pada intervensi yang merugikan hak-hak hukum pelapor.
Di sisi lain, Rieke Diah Pitaloka memberikan respons dan argumentasi pertahanan yang tegas mengenai sorotan tajam yang ia berikan pada berbagai perkara hukum nasional.
Baca lainnya: Pasangan Sesama Lelaki Mesum di Bogor Tertangkap Kamera CCTV! Warga Segera Melapor ke Pihak terkait
Melalui pernyataan resminya di Komisi XIII DPR RI, Rieke menegaskan bahwa segala bentuk langkah, kritik, dan pengawasan yang ia suarakan sama sekali bukan bentuk intervensi negatif terhadap independensi aparat penegak hukum maupun upaya mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Menurutnya, apa yang ia lakukan adalah murni manifestasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen.
Rieke menambahkan bahwa sebagai anggota dewan yang membidangi isu kepastian hukum, hak asasi manusia (HAM), dan penegakan keadilan, sudah menjadi kewajiban konstitusionalnya untuk memastikan proses hukum di Indonesia berjalan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan. Ia melihat ada banyak kejanggalan dalam konstruksi materiil atau alat bukti digital pada perkara-perkara tertentu yang melibatkan masyarakat kecil atau pihak yang tertindas, sehingga pengujian ulang melalui mekanisme hukum yang sah seperti Peninjauan Kembali (PK) patut dikawal demi tegaknya HAM.
Kasus pelaporan anggota dewan ke MKD semacam ini bukan pertama kalinya dialami oleh Rieke Diah Pitaloka. Pada akhir tahun sebelumnya, ia juga sempat diadukan oleh pihak tertentu akibat sikap vokalnya di media sosial yang mengajak publik untuk menolak kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen karena dinilai menyengsarakan ekonomi masyarakat. Saat itu, Fraksi PDI Perjuangan membela Rieke secara penuh dan menilai pelaporan tersebut sebagai upaya pembatasan hak bersuara anggota parlemen yang berbahaya bagi iklim demokrasi.
Kini dengan adanya laporan baru dari pihak Erin Wartia terkait dugaan sikap tumpang tindih kewenangan hukum, proses di Mahkamah Kehormatan Dewan dipastikan akan menjadi perhatian utama para pengamat politik. Publik kini menanti bagaimana MKD DPR RI akan melakukan verifikasi berkas, memanggil saksi-saksi, serta meminta keterangan langsung dari Rieke Diah Pitaloka selaku terlapor untuk menentukan apakah ada pelanggaran kode etik profesi sebagai anggota dewan yang terhormat atau tidak.
